daza08313@gmail.com

Jakarta – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) masih memiliki satu amunisi lagi setelah peluncuran New Xpander dan New Xpander Cross. Mobil ini bakal mengisi celah antara Pajero Sport dan XForce.
“Ya sebenarnya produk ini didesain untuk pasar Indonesia. Karena pasar Indonesia baris ketiga besar dan sangat populer,” kata Presiden Direktur MMKSI, Atsushi Kurita saat peluncuran Jumat (16/5/2025) kemarin.

Indonesia menjadi negara pertama yang memproduksi DST Concept. Sebelumnya Mitsubishi Jepang sudah mengonfirmasi akan memproduksi secara massal DST Concept tahun 2025 ini.

“Produk ini buat mereka yang ingin naik kelas dari Xpander (termasuk Xpander Cross), kita memutuskan untuk rilis tahun ini di Asia Tenggara,” ujar dia.

“Produksi pertama kali di Indonesia, dipasarkan juga pertama kali di Indonesia,” kata Kurita.

Kurita belum bisa membocorkan informasi lebih jauh soal produksi massal DST Concept.

Kabarnya, DST Concept akan menggunakan mesin yang sama dengan Xforce, yakni mesin empat silinder MIVEC 4A91 1,5 liter 105 PS/141 Nm N/A, juga mesin hybrid yang memadukan motor listrik 116 PS/255 Nm dengan mesin Atkinson-cycle 4A92 1,6 liter 95 PS/134 Nm.

Di Indonesia sendiri, Mitsubishi DST Concept telah terdaftar di Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025.

Dalam dokumen itu, terdapat empat varian DST yang terdaftar. Berikut kode mobil baru Mitsubishi beserta nilai jual kendaraan bermotor (NJKB)-nya:

• DST 1.5L H (4X2) A/T: NJKB Rp 212 juta
• DST 1.5L M (4X2) A/T: NJKB Rp 193 juta
• DST 1.5L P (4X2) A/T: NJKB Rp 230 juta
• DST 1.5L P PLUS (4X2) A/T: NJKB Rp 240 juta.

Lantas, berapa harga yang bakal dipasarkan untuk produksi massal dari DST Concept ini?

“Di atas Rp 100 juta, di bawah Rp 1 triliun,” canda Kurita.

DST Concept diketahui bahasa desain seperti XForce. Grille Dynamic Shield memiliki pola sarang lebah besar. Mobil ini juga dilengkapi ventilasi kap bergaya untuk mengarahkan udara panas menjauh dari ruang mesin.

Pada bagian samping, DST Concept juga tampak mirip dengan Xforce. Konsep mobil ini hadir dengan garis bahu yang lebar. Ditambah kaca bagian belakang diperpanjang, menunjukkan bahwa mobil ini memiliki interior tiga baris kursi. Di bagian belakang, bentuk T diterapkan untuk lampu kombinasi belakang.

Geser jaya128 ke dalam, DST Concept mengikuti dasbor datar Mitsubishi Xforce. Di dalamnya ada layar besar untuk instrument cluster dan sistem infotainment. Mobil ini juga punya panoramic sunroof yang membentang hingga baris ketiga.

oke128

Slot demo

Pengamat hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Profesor Hibnu Nugroho meminta aparat penegak hukum (APH) untuk menindaklanjuti isi dakwaan yang menyebut eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi meminta jatah 50 persen dari praktik pengamanan situs judi online (judol).

“Langkah yang adil, hasil pembacaan surat dakwaan wajib ditindak lanjuti APH. Karena ini kejahatan yang meresahkan masyarakat,” kata Prof Hibnu kepada Inilah.com, dihubungi dari Jakarta, dikutip Minggu (18/5/2025).

Surat dakwaan, kata dia, cuan128 merupakan bukti awal cukup bagi aparat untuk mencari bukti tambahan lain agar bisa segera menjerat Budi Arie sebagai tersangka. “(Itu) masih perlu bukti lain, artinya negara sungguh-sungguh harus berantas judol,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi disebut meminta jatah 50 persen dari praktik pengamanan situs judi online.

Fakta tersebut terungkap dalam surat dakwaan terhadap sejumlah eks pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika—yang kini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)—yang menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (14/5/2025). Para terdakwa yakni Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhjiran alias Agus.

Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menguraikan konstruksi kasus pengamanan situs judol. Disebutkan bahwa Budi Arie meminta Zulkarnaen mencarikan seseorang untuk mengumpulkan data situs judol. Zulkarnaen kemudian memperkenalkan Adhi Kismanto, yang meski tidak lulus seleksi karena tidak bergelar sarjana, tetap diterima bekerja di Kemenkominfo atas atensi langsung dari sang menteri.

“Zulkarnaen Apriliantony memperkenalkan Adhi Kismanto kepada Budi Arie, dan selanjutnya Adhi tetap diterima bekerja meskipun tidak lolos seleksi,” bunyi surat dakwaan yang dikutip Sabtu (17/5/2025).

Adhi kemudian terlibat dalam praktik penjagaan situs judol, termasuk memilah daftar pemblokiran agar situs yang telah membayar tidak ikut diblokir. Praktik ini melibatkan sejumlah pegawai internal dan pihak eksternal.

Dari praktik tersebut, terungkap adanya pembagian keuntungan, dengan Budi Arie disebut sebagai penerima bagian terbesar. “Terdakwa dan para pelaku sepakat membagi hasil. Sebesar 50 persen diberikan kepada Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi,” bunyi surat dakwaan.

Zulkarnaen bahkan beberapa kali disebut menggunakan kedekatannya dengan Budi Arie untuk meyakinkan pihak lain bahwa kegiatan tersebut aman. “Saya teman dekat Pak Menteri,” tutur Zulkarnaen kepada salah satu terdakwa lain dalam pertemuan yang turut diungkap dalam dakwaan.

Ketika praktik sempat terhenti pada April 2024, Zulkarnaen disebut menemui Budi Arie di rumah dinas Menkominfo di kawasan Widya Chandra, Jakarta, untuk meminta restu melanjutkan kegiatan tersebut. Permintaan itu disebut disetujui. “Terdakwa kemudian menemui Menteri Budi Arie Setiadi di rumah dinas Widya Chandra dan mendapatkan restu untuk melanjutkan praktik,” bunyi surat dakwaan.

Total situs yang diamankan dari pemblokiran disebut mencapai lebih dari 10 ribu, dengan perputaran dana mencapai puluhan miliar rupiah.

Perbuatan para terdakwa dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, mereka juga dikenai Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Budi Arie Setiadi terkait penyebutan namanya dalam surat dakwaan tersebut. Sebelumnya, ia sempat membantah keterlibatannya dan mengaku merasa dikhianati oleh anak buahnya.

oke128

Slot demo